ULAMA ACEH, SUARANYA NYARIS TAK TERDENGAR

Februari 4, 2008 at 3:14 pm (Uncategorized)

Oleh: Suwardiman

    Di tengah hiruk pikuk politik lokal di Aceh saat ini, ada
golongan masyarakat yang hampir terlupakan. Padahal, di masa kolonial
Belanda hingga pascakemerdekaan, kiprah mereka sangat menonjol dalam
mewarnai dinamika politik negeri Serambi Mekkah ini. Salah satu yang
menonjol waktu itu adalah Teungku Tjik Di Tiro.
   
    Kini, kaum ulama Islam dayah (pondok pesantren) belum terdengar
kiprahnya dari sejak munculnya konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM)-
pemerintah hingga terjadinya kesepakatan damai.
    Mengapa mereka bersikap diam? Bahkan, ketika proses politik
berlanjut dan kini memasuki penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang Pemerintahan Daerah di Aceh, golongan ulama ini terasa
ditinggalkan. Setidaknya ini yang diakui oleh kelompok ulama di bawah
Himpunan Ulama Dayah Aceh dan Rabithah Thaliban Aceh (RTA/Ikatan
Santri Aceh).
    Momentum ini boleh jadi merupakan peluang bagi ulama Aceh untuk
kembali bangkit menjadi elemen pengawal dalam dinamika sosial politik
di Bumi Serambi Mekkah itu.
    Ketua RTA Tgk Faisal Ali, saat dihubungi pada Selasa (25/10)
menyatakan, kelompok ulama Aceh akan lebih aktif mengkritik draf RUU
itu. Ulama-ulama Aceh akan segera berkonsolidasi untuk mendiskusikan
draf yang telah selesai dirumuskan itu. Apakah ini sebuah bentuk
kebangkitan ulama untuk kembali menjejakkan kaki di ranah politik?
    Kondisi diamnya kelompok ulama selama ini jelas sangat ironis.
Berbeda dengan sejarah Aceh yang sarat dipengaruhi oleh kiprah
kelompok ini. Dalam sejarahnya, hubungan antara agama dan politik
menjadi warna yang sangat khas di Aceh. Islam sebagai agama sepanjang
sejarah Aceh telah mengawal pergerakan sosial budaya masyarakat.
Karena itu, secara kultural ulama sebagai pemuka agama memegang
posisi strategis di tengah masyarakat.
    Di ranah politik, ulama sempat memegang peranan penting pada era
perjuangan hingga beberapa dekade pascakemerdekaan. Dayah (pesantren)
hingga tahun 1903 menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang
menghasilkan ulama sekaligus intelektual sebelum kemudian Belanda
mendirikan sekolah untuk mereduksi eksistensi dayah. Dulu, dayah
menjadi tempat mengkader pejuang, intelektual, hingga penasihat
perang.
    Tim Kell dalam buku The Roots of Acehnese Rebellion 1989-1992
(1995) menyebutkan, reformasi Islam tahun 1920-an di Aceh merupakan
catatan paling penting yang memengaruhi kaum ulama di Bumi Serambi
Mekkah. Pada periode ini, sejumlah ulama mereformasi sistem
pendidikan agama di Aceh. Mereka memperkenalkan sistem madrasah
dengan kurikulum pendidikan lebih modern.
    Kelompok ulama reformis ini yang kemudian bergabung mendirikan
Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada tahun 1939. Mereka pulalah
yang kemudian bersama anak didik mereka memimpin revolusi kemerdekaan
di Aceh. Inilah titik puncak kebangkitan ulama dalam kancah politik
lokal. Pemimpin PUSA pertama adalah Teungku M Daud Beureueh. Tidak
lama setelah pendiriannya, PUSA bergabung dengan Majelis Islam A’la
Indonesia yang merupakan persatuan sejumlah organisasi Islam di
Indonesia. Dengan demikian, PUSA mulai mengambilbagian dalam gerakan
nasionalis Indonesia.
    Ulama pada saat itu juga banyak yang memegang jabatan di
pemerintahan. Terutama setelah terjadi perang saudara pada tahun 1946
antara kelompok uleebalang (kaum ningrat) dan kelompok ulama
intelektual. Dalam perang ini, kelompok ulama di bawah PUSA berhasil
menyingkirkan kelompok uleebalang. Banyak posisi pemerintahan yang
dulu diduduki uleebalang kemudian ditempati ulama. Daud Beureueh
sendiri sebagai Ketua PUSA kemudian diangkat menjadi Gubernur Aceh.
    Kiprah ulama dalam pemerintahan berlangsung hingga tahun 1953,
ketika terjadi pemberontakan DI/TII yang dipimpin Daud Beureueh.
Banyak ulama termasuk yang aktif di pemerintahan bergerilya sehingga
posisi-posisi pemerintahan banyak yang kosong dan diisi kelompok non-
ulama. Namun, kekuasaan mereka di kalangan masyarakat tetap kuat dan
bertahan hingga kini. Masyarakat lebih mendengarkan kaum ulama
ketimbang pejabat pemerintah.

Tertekan di masa Orde Baru
    Gerak ulama dan dayah selama masa Orde Baru seperti tertelan
dalam masalah-masalah yang menelingkupi provinsi Aceh. Terutama pada
paruh terakhir kekuasaan Orde Baru, ketika konflik GAM-Pemerintah
memanas, kelompok ulama bersama dayah ikut terjebak dalam posisi
sulit. Pada masa itu, peran ulama dan dayah secara nyata berhasil
menjadi pelindung dan peneduh bagi masyarakat yang menjadi korban
dalam teror ketakutan selama puluhan tahun. Inilah yang kemudian
mempererat hubungan harmonis dayah/ulama dengan masyarakat.
    Kondisi itu yang kemudian sering dimanfaatkan sejumlah
kepentingan, baik pihak-pihak yang bertikai (TNI dan GAM) atau partai
politik pada masa-masa pemilu. Dayah menjadi alat untuk menarik
simpati masyarakat. Inilah yang membuat posisi mereka sulit, tertekan
di antara pusaran dua kekuatan yang sedang berkonflik.
    Dayah selama ini terbukti memiliki daya magnet bagi sejumlah
partai politik untuk mengumpulkan suara saat pemilu. Betapa tidak,
dari penelusuran data Departemen Agama, pada tahun 2004 setidaknya
tercatat 273.824 santri yang belajar ilmu agama di sekitar 1.000
dayah di Tanah Rencong. Dayah-dayah ini memang tergabung dalam
jejaring organisasi induk keagamaan. Jumlah santri itu lebih dari 10
persen total pemilih pada Pemilu 2004 di Nanggroe Aceh Darussalam.
Ini merupakan jumlah yang sangat potensial untuk dibidik sebagai
konstituen. Apalagi, persebaran dayah merambah hingga seluruh pelosok
Aceh (Peta).
    Selain itu, dari karakteristiknya sangat berbeda dengan pesantren
di Jawa yang sebagian besar berafiliasi ke Nahdlatul Ulama atau
Muhammadiyah, di Aceh justru sebaliknya. Mayoritas (38 persen) dayah
justru tidak berafiliasi ke organisasi keagamaan besar alias
independen. Karakteristik inilah yang merupakan magnet bagi kekuatan
politik luar untuk merangkulnya.
    Upaya pendekatan yang dilakukan partai politik terhadap dayah
sangat terasa pada era Orde Baru. Golkar yang sejak dulu selalu kalah
dalam perolehan suara oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sejak
Pemilu 1982 mulai aktif mendekati dayah dan ulama. Strategi ini
berhasil, pada Pemilu 1987 untuk pertama kali Golkar merebut suara
terbanyak (51,96 persen) di NAD. Kemenangan itu bertahan hingga
Pemilu 1997, Golkar sukses merebut 64 persen suara di Tanah Rencong.
    Ulama Aceh selama masa Orde Baru terbatasi geraknya. Tgk H
Ibrahim Bardan, yang juga memimpin Dayah Malikussaleh di Kecamatan
Tanoh Jambo Aye, Aceh Utara, menjelaskan bahwa hampir semua elemen
dikumpulkan di Golkar, termasuk sejumlah ulama, sehingga sebagian
ulama di luar Golkar tidak bisa banyak berkutik. Namun di sisi lain,
hubungan mesra Golkar dan ulama dayah pun membuahkan hasil. Jika
diamati, perkembangan jumlah dayah yang muncul pun meningkat pada
periode 1985-1987.
    Namun, seiring dengan meningkatnya konflik antara GAM dan
pemerintah, tekanan terhadap dayah pun meningkat. Pada masa konflik,
ulama dan dayah juga tersudutkan, dalam posisi yang tidak
menguntungkan secara politis. Pengakuan Tgk Ilyas (25), seorang
santri di dayah Tauthiatut Thullab, Samalanga, Bireuen, menjadi saksi
tekanan itu. Dayah harus sangat berhati- hati dalam menerima santri
baru dan menjalankan proses belajar-mengajar. Ulama juga saat
berdakwah harus hati-hati, khawatir dianggap menghasut oleh pihak
yang bertikai.
    Setelah angin damai berembus di Aceh dan ulama bisa bergerak
dengan lebih leluasa, mereka tetap berkomitmen untuk tidak berpolitik
praktis. “Kami, ulama, akan lebih kritis tanpa terlibat langsung
dalam politik praktis,” kata ulama generasi muda Tgk Faisal Ali.
Ungkapan ini merupakan sinyal awal bangkitnya kaum ulama dayah untuk
kembali berkiprah setelah lama tidak bersuara nyaring.
    Kini peluang tampilnya golongan ulama Aceh untuk berkiprah memang
terbuka lebar. Harapan untuk kembali bersuara di tengah dua poros
besar kekuatan politik antara GAM dan pemerintah dapat memberikan
keseimbangan politik baru di tanah rencong. Namun, hal ini akan tetap
berdampak pada konsentrasi ulama dalam sisi keagamaan. “Kalau kembali
terjun ke kancah politik, ulama akan meninggalkan ‘rumah’ mereka dan
misi utamanya, yakni pendidikan agama, akan tertinggal,” kata ulama
lainnya, Tgk H Ibrahim Bardan. (Litbang Kompas)

Permalink Tinggalkan sebuah Komentar

Hello world!

Februari 1, 2008 at 4:39 pm (Uncategorized)

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Permalink 1 Komentar